Keterbukaan Informasi di Pemkab Mesuji Baru Sebatas Komitmen

Bupati Mesuji Khamamik

MESUJI, teraslampung.com--Keterbukaan informasi di Kabupaten Mesuji baru sebatas Komitmen Kepala Daerah, belum dilaksanakan oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Bahkan, para pejabat di Pemkab Mesuji masih banyak yang belum mengerti keterbukaan informasi sebagai implementasi Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Demikian hasil monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi Provinsi Lampung yang dipimpin Ketua KI Lampung Juniardi bersama Komisioner Gani Bazar, Khalida, dan Almaarif Setaf, Kamis (5/12/2013).

Tim KI Lampung diterima Asisten III Khairul Anom, Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi Taufik Alba.

"Pejabat di Mesuji belum melek keterbukaan informasi, implementasi Keterbukaan Informasi di Kabupaten Mesuji baru sebatas prilaku, dan komitmen kepala daerah, yang belum dilaksanakan oleh pejabat daerah," kata Juniardi.

Juniardi mengatakan minimnya implementasi keterbukaan informasi publik dipengaruhi berbagai hal. Antara lain belum adanya penyediaan anggaran, sosialisasi belum maksimal. 

"PPID belum ada, pelayanan informasi untuk datang secara langsung masih minim," ujarnya.

Sementara  Khairul Anom mengatakan Pemkab Mesuji sangat terbuka dan aspiratif pada masyarakat. 

“Bahkan kami menggunakan sarana jejaring sosial untuk pelayanan keterbukaan informasi,” kata Anom.

KI Lampung telah melakukan monev di sejumlah Kabupaten/Kota, SKPD maupun pemerintah provinsi. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan stimulus bagi Badan Publik di daerah agar segera menerapkan UU KIP.

"Kami berharap kegiatan kami ini selain sebagai sosialisasi juga sebagai stimulus bagi Badan Publik di daerah untuk transparan," kata Juniardi.

Pada akhir monev, baik di pusat maupun di daerah biasanya memberikan award kepada Badan Publik terbaik yang menerapkan UU KIP.

Penulis: Batin Bangsawan

Tulang Bawang Diharapkan Jadi Pioner Transparansi

Juniardi

MENGGALA--Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) diharapkan menjadi pioner transparansi di wilayah utara Provinsi Lampung. Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, usai melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Tulangbawang, Rabu (4/12).

"Sebenarnya kami berharap Tuba menjadi leading dan pioner keterbukaan informasi diwilayah utara provinsi Lampung," kata Juniardi.

Dengan menerapkan transparansi atau UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjutnya, daerah-daerah lain di wilayah utara dapat tergerak untuk segera membenahi diri dan menerapkan UU ini.

Sayangnya, sudah tahun ketiga UU KIP diberlakukan, Tuba baru memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), namun tdk ada daftar informasi publik maupun SOP pelayanan informasi. "Implementasinya masih sangat minim," ujar Juniardi.

Meski demikian, Sekda menuturkan bahwa selama ini tuba telah berupaya mengimplementasikan KIP dengan membuka anggaran, rapat-rapat terbuka, dan lain-lain.

Tim monev KI Lampung di pimpin Ketua Juniaardi diterima Sekda, asisten, kadiskominfo. KI Lampung telah melakukan monev di sejumlah Kabupaten/Kota, SKPD maupun pemerintah provinsi. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan stimulus bagi Badan Publik di daerah agar segera menerapkan UU KIP.

"Kami berharap kegiatan kami ini selain sebagai sosialisasi juga sebagai stimulus bagi Badan Publik di daerah untuk transparan," harapnya.

Pada akhir monev, baik di pusat maupun di daerah biasanya memberikan award kepada Badan Publik terbaik yg menerapkan UU KIP.

Penulis: Batin Bangsawan