Pemkot Maksimalkan PAD dari PPJ

Lampu di jalan utama Bandarlampung (Dok Tribun)

Bandarlampung,Teraslampung.com - Pemkot Bandarlampung terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) degan dengan menggali potensi yang sudah ada. Salah satunya adalah potensi PAD dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

"Dengan naiknya PAD diharapkan pembangunan di Kota Bandarlampung akan lebih baik sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Walikota Bandarlampungt Herman H.N., dalam sosialisasi PPJ Kota Bandarlampung di Gedung PKK, Enggal, Kamis (18/11).

Menurut Herman H.N. indikator kemandirian sebuah pemerintah daerah bisa dilihat dari besarnya kontribusi PAD.Agar menjadi kota yang lebih mandiri, kata Walikota, Pemkot harus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan optimalisasi PAD.

"Selain itu, perlu juga inovasi, termasuk peningkatan PPJ.

Selain perwakilan PT PLN Tanjungkarang, kegiatan sosialisasi PPJ juga dihadiri Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung Yusran Effendi, utusan BPKP Perwakilan Lampung, perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Lampung, dan undangan lainnya.

Selama ini PPJ dibayar masyarakat secara otomatis saat pelanggan listrik PLN membayar tagihan bulanan. Namun, kata Walikota, PT PLN area Tanjungkarang sering menemui kendala, terutama saat menghadapi banyaknya pelanggan yang menunggak.

"Kalau tunggakan meningkat otomatis akan jumlah piutang PPJ yang seharusnya diterima Pemkot Bandar Lampung ikut meningkat," kata di.

Menurut Walikota Herman H.N., selain PPJ yang dikelola PT PLN Tanjungkarang, Dinas Pendapatan Daerah Bandarlampung  juga berencana memungut PPJ non PLN yang meliputi seluruh pembangkit listrik bukan oleh PLN dengan kapasitas terpasang 200 KVA atau lebih.

"Aturannya sudah siap, yaitu Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Tarif PPJ yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 persen," kata dia.

Walikota berharap berlakunya Perwali Nomor 40 Tahun 2013 akan bisa meningkatkan penerimaan PPJ terhadap PAD Kota Bandarlampung.

Penulis: Zaenal M.
Penyunting: Mas Alina Arifin

Pemkot Gratiskan Pengurusan Dokumen Kependudukan

Ilustrasi dokumen nikah.

Bandarlampung, Teraslampung.com---Pemerintah Kota Bandarlampung kembali meluncurkan program baru. Kali ini berupa penggratisan seluruh pembuatan dokumen kependudukan. Sebelumnya, dalam pengurusan dokumen kependudukan,Pemkot hanya menggratiskan pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk.

’’Ya, mulai hari ini (Jumat, 22/11) , semuanya gratis. Ini semua secepatnya dituangkan dalam peraturan wali kota,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Bandarlampung Syahrir Sanusi.

Syahrir berharap kebijakan itu akan memotivasi warga Bandarlampung untuk lebih rajin mengurus dan melengkapi dokumen kependudukan. Penggratisan ini juga tidak lepas dari capaian pendapatan asli daerah (PAD) Disdukcapil yang overtarget.

’’Mulai tahun depan, di Disdukcapil tidak ada lagi retribusi. Makanya, kami mengimbau warga Bandarlampung rajin mengurus dokumen kependudukan. Sangat mudah. Tidak perlu melalui calo,” kata Syahrir.

Data di Disdukcapil Bandarlampung menyebutkan, sebelum adanya program penggratisan ini warga harus mengeluarkan sejumlah uang dalam mengurus dokumen kependudukan. Akta perkawinan nonmuslim dan WNI tarifnya Rp 100 ribu, akta cerai, surat kematian, dan lainnya memiliki tarif yang berbeda. Untuk akta perkawinan nonmuslim dan WNI (warga negara Indonesia) dikenakan tarif Rp100 ribu, sedangkan WNA (warga negara asing) Rp175 ribu. Pengurusan akta perkawinan yang hilang Rp75 ribu untuk WNI dan Rp125 ribu untuk WNA.

Pengurusan surat kematian biayanya Rp20 ribu untuk WNI dan Rp75 ribu untuk WNA. Pengurusan kartu yang hilang Rp20 ribu untuk WNI dan Rp75 ribu bagi WNA. Lalu pengurusan akta perceraian bagi WNI Rp125 ribu dan WNA Rp175 ribu. Untuk pengurusan akta yang hilang dikenakan tarif yang sama.

Menurut Syahrir, pengurusan akta perkawinan dan surat kematian merupakan penyumbang terbesar dalam PAD di Disdukcapil.

"Tiap minggu tercatat 10-20 dokumen yang diterbitkan. Tahun ini, PAD kita sudah tercapai hingga 110 persen dari target Rp50 juta. Sehingga bisa menutupi biaya penggratisan seluruh dokumen warga Bandarlampung. Ke depannya mungkin pemerintah lebih menggenjot PAD dari sumber lain,” kata dia.

Syahrir mengatakan syarat pengurusan bagi akta perkawinan dan lainnya tidak akan dipersulit petugas kecamatan. Sebab, kata dia, ada beberapa dokumen yang dikeluarkan pihak kecamatan sebelum dibawa ke kantor Disdukcapil.
Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengatakan penggratisan dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam hal pengurusan dokumen. Menurut Herman penggratisan tersebut akan berlangsung selama dirinya menjabat walikota.


Herman mengaku tidak terlalu khawatir kebijakan tersebut akan mengurangi PAD Bandarlampung. Menurut Herman pihaknya akan mencari PAD dari sumber lain.


Penulis: Siti Qodratin Aulia
Editor: B. Satriaji

Fly Over Gajah Mada Ditargetkan Rampung Januari 2014

Bandarlampung, Teraslampung.com -Kabar gembira bagi warga Bandarlampung. Sebab, pembangunan fly over Jl. Gadjah Mada–Hi. Djuanda diperkirakan rampung awal tahun depan. Informasi itu disampaikan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut kemarin.

’’Ya, fly over (Jl. Gadjah Mada-Hi. Djuanda) ini pada awal Januari mungkin sudah bisa digunakan. Rencananya, tahun baru nanti kita buka, agar bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secepatnya,” ujar dia.

Menurut Herman, dari sidak yang dilakukannya itu, diketahui progres pembangunan fly over Jl. Gadjah Mada-Hi. Djuanda sudah lebih dari 80 persen. Karenanya, ia memprediksi pada 20 Desember, jalan di fly over itu sudah diaspal. ’’Ya, jadi Desember diaspal, kemudian Januari sudah dibuka,” terangnya.

Orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini melanjutkan, rencananya di fly over itu juga akan diberi polisi tidur agar pengemudi kendaraan bermotor tidak kebut-kebutan saat melintas.

Langkah itu, lanjut dia, dilakukan untuk memberikan keamanan kepada pengguna jalan. ’’Itu kan di tengahnya ada jalan yang zig-zag. Jadi agar tidak ada yang kebut-kebutan, kami akan pasang polisi tidur sebelum jalan zig-zag itu,” jelasnya.

Lebih jauh mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung itu memaparkan, pemasangan balok saat ini tinggal satu lubang dan segera diselesaikan.

’’Kalau perlu diselesaikan hari ini (kemarin, Red), bahkan sampai malam, agar semua balok bisa terpasang dan dilakukan pengecoran,” ucapnya.

Yang jelas, imbuh Herman, pihaknya meminta pembangunan fly over dipercepat, dengan tetap memperhatikan kualitasnya. Karena yang merasakan fly over adalah masyarakat.